Rapat Paripurna yang Membuka Luka, Janji Dibacakan, PR Pemkab Way Kanan Masih Menumpuk

Way Kanan – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan, Rabu (2/7/2025), yang awalnya dijadwalkan sebagai forum formal pengesahan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan penyampaian Perubahan KUA-PPAS 2025, tiba-tiba berubah wujud menjadi semacam sidang gugatan politik. Satu per satu fraksi, tanpa basa-basi, menguliti kelemahan dan kemandekan kinerja pemerintah daerah.

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rial Kalbadi, ruang paripurna menjadi panas oleh deretan kritik yang menyasar langsung jantung pelayanan publik. Mulai dari infrastruktur yang compang-camping, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memprihatinkan, hingga penegakan hukum yang dinilai pilih kasih dan tumpul ke atas.

Baca Juga  Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Fraksi PKB menjadi salah satu yang paling vokal. Lewat juru bicaranya, Romli, mereka menegaskan bahwa jalan-jalan penghubung antar kecamatan tak ubahnya urat nadi ekonomi masyarakat namun saat ini, katanya, urat itu nyaris putus.

“Kami minta Pemkab berhenti sibuk dengan seremoni tak penting. Fokuslah pada rakyat yang jalannya rusak, sekolahnya ambruk, dan kesehatannya diabaikan,” tukas Romli, lantang.

Isu tentang Islamic Centre yang terbengkalai, serta sumur bor yang hanya tinggal wacana, kembali diangkat. Kesan yang muncul kuat: ada terlalu banyak janji, tapi terlalu sedikit bukti.

Baca Juga  PKD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025, Polisi Berikan Pengamanan dan Himbauan di Nuwa Adat

Menanggapi badai kritik itu, Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah tetap tenang. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa seluruh catatan dari DPRD sejatinya telah sejalan dengan arah kebijakan daerah. Namun, ia juga mengingatkan, semua perubahan butuh waktu.

“Wajah Way Kanan memang sedang kami benahi. Tapi semua itu harus dilakukan bertahap dan terukur,” kata Ayu, mencoba meredakan tensi.

Ia menyebut pembenahan Patung Ryacudu sebagai langkah awal, dan menjanjikan bahwa revitalisasi Islamic Centre serta pembangunan sumur bor akan masuk dalam prioritas anggaran 2026.

“Kami mendengar, dan kami mencatat. Tapi tentu harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kekuatan anggaran,” pungkasnya.

Namun, di luar ruang sidang, suara masyarakat makin nyaring:
“Sudah berapa kali janji diucap di podium-podium megah, tapi jalan tetap berlubang, puskesmas tetap kekurangan obat, dan sekolah tetap bocor?”

Paripurna kali ini bukan sekadar forum pengesahan anggaran. Ia adalah cermin besar yang memantulkan wajah sebenarnya dari tantangan Pemkab dan mungkin, juga mencerminkan sejauh mana kesabaran rakyat mulai menipis.(SP/ZP/AS)

Baca Juga  Apel Besar Hari Pramuka Ke-64, Sekda Machiavelli Tekankan Pentingnya Ketahanan Bangsa