Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Bandar Lampung, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya menghadapi tantangan pembangunan melalui kolaborasi dan inovasi lintas sektor. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat pertama, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dua Raperda prakarsa Pemprov,

Dua Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025–2029.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi atas masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Ia menilai hal tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

“Kami percaya, masukan tersebut penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama,” ujarnya.

Jihan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

“Ini tidak terlepas dari dukungan legislatif yang memastikan kami bekerja sesuai regulasi. Kerja keras semua pihak menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, Pemprov terus mengoptimalkan program-program yang telah disusun bersama legislatif.

“Kami mendorong perangkat daerah untuk beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan tercapai, meski dengan keterbatasan anggaran. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan,” tegas Jihan Nurlela.(***)