Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Kios Terancam Dicabut Izinnya hingga Dipidana 20 Tahun Penjara

Penindakan terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali menjadi sorotan. Berdasarkan regulasi terbaru, sanksi bagi kios atau distributor nakal yang menaikkan harga pupuk bersubsidi kini sangat tegas dan tidak lagi sebatas teguran administratif.

Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang menjual pupuk subsidi di atas HET dapat dikenakan pencabutan izin usaha, sanksi pidana, denda miliaran rupiah, hingga pemutusan kerja sama secara permanen.

Sanksi yang Mengancam Kios Nakal

1. Pencabutan Izin Usaha
   Kios yang terbukti menjual pupuk di atas HET dapat langsung dicabut izin usahanya oleh pemerintah. Sanksi ini diberlakukan untuk memberi efek jera dan menutup ruang penyimpangan distribusi.
2. Sanksi Pidana Hingga 20 Tahun Penjara
   Pelanggaran harga pupuk bersubsidi dapat dijerat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pupuk subsidi merupakan barang milik negara yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.
   Hukuman yang dapat dijatuhkan:
   • Pidana penjara hingga 20 tahun
   • Denda maksimal Rp 1 miliar
3. Kewajiban Mengembalikan Selisih Harga kepada Petani
   Kios yang kedapatan menaikkan harga wajib mengembalikan seluruh selisih harga kepada petani yang dirugikan. Mekanisme pengembalian ini wajib dilaporkan kepada dinas terkait.
4. Pemutusan Kerja Sama Permanen
   Bila pelanggaran dilakukan berulang, kios maupun distributor dapat dicoret permanen dari jaringan resmi penyalur pupuk subsidi.
5. Sanksi Administratif Lainnya
   Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, ribuan izin kios dan distributor telah dicabut dalam beberapa tahun terakhir akibat pelanggaran HET dan penyalahgunaan distribusi.

Dasar Hukum Penindakan

Penerapan sanksi bagi kios nakal merujuk pada sejumlah peraturan penting, antara lain:

• UU No. 20 Tahun 2001
  Mengatur tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang merugikan negara.
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025
  Mengatur tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, mekanisme penyaluran, dan ketentuan sanksi bagi penyimpangan.(eeng)