BLAMBANGAN UMPU – Sejumlah warga menyoroti kondisi salah satu ikon Kabupaten Way Kanan yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fasilitas publik yang seharusnya menjadi wajah ibu kota kabupaten itu kini justru terkesan terbengkalai dan tidak terawat, meski belum genap satu tahun selesai dibangun.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menilai Pemerintah Kabupaten Way Kanan, khususnya Bupati Way Kanan, terkesan tidak peduli terhadap keberlanjutan aset daerah yang dibangun dengan uang rakyat.
“Ini dibangun pakai APBD, uang masyarakat. Tapi sekarang sudah terlihat kumuh, ditumbuhi ilalang. Padahal belum setahun,” tegasnya.
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan kondisi Taman Riya Kudu yang digadang-gadang sebagai salah satu ikon Kota Blambangan Umpu dipenuhi rumput liar dan semak belukar. Kondisi tersebut tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi pengunjung, terutama pada malam hari karena dikhawatirkan menjadi sarang ular.
Tak hanya itu, kawasan taman juga tampak gelap gulita. Sejumlah fasilitas pendukung seperti lampu penerangan dilaporkan rusak dan tidak berfungsi, sementara petugas keamanan tidak terlihat berjaga. Situasi ini membuat taman yang seharusnya menjadi ruang publik justru terkesan ditinggalkan.
Ironisnya, taman tersebut disebut sebagai satu-satunya ikon ruang terbuka publik di ibu kota Kabupaten Way Kanan, dengan anggaran pembangunan yang mencapai ratusan juta rupiah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait komitmen pemerintah daerah dalam merawat aset publik. Warga menilai pembangunan fisik tanpa diiringi perawatan dan pengawasan hanya akan menjadi pemborosan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait kondisi dan rencana perawatan taman tersebut.(eeng)

Selengkapnya
Tiga Bulan Tukin Belum Cair, PNS Way Kanan Pertanyakan Sikap Pemerintah Daerah
PNS Menunggu, Pemkab Diam: Tukin Way Kanan Belum Cair Saat Ramadan
Bupati Ayu Asalasiyah Buka Pasar Murah Reguler 2026, Intervensi Nyata Jaga Inflasi Daerah