Part 1 : Dana BOS di Tengah Sorotan, Dugaan Monopoli Pengadaan Buku Sekolah Perlu Diusut

Dugaan praktik monopoli dalam pengadaan buku sekolah tingkat kabupaten melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) bertentangan dengan aturan transparansi dan persaingan usaha yang sehat. Menurut ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah serta berbagai laporan pengawasan, pihak dinas pendidikan maupun oknum tertentu dilarang mengarahkan sekolah untuk berbelanja hanya pada satu penerbit atau penyedia tertentu

Bentuk dan Modus Praktik Monopoli yang Sering Ditemukan

Berdasarkan catatan laporan investigasi media dan temuan pengawasan di sejumlah daerah, praktik pengkondisian pengadaan buku melalui SIPLah sering terjadi dalam beberapa pola berikut:

Pengarahan ke penyedia tunggal. Oknum dinas pendidikan, koordinator wilayah, atau kelompok tertentu menekan pihak sekolah agar hanya membeli buku dari satu toko buku atau satu penerbit tertentu di dalam ekosistem SIPLah.

Baca Juga  Lepas Distribusi Logistik Pemilu, Bupati Adipati Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Pengambilalihan akses akun sekolah. Pihak marketing penerbit atau penyedia tertentu diduga ikut memegang kredensial akun SIPLah sekolah untuk melakukan proses pemesanan secara sepihak, sehingga menghilangkan kemandirian sekolah

Penguasaan akun penyedia. Terjadi pemusatan transaksi pada segelintir penyedia atau perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan pihak berkepentingan di tingkat kabupaten.

Transaksi fiktif atau mark-up. Dalam kasus yang lebih berat, seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekolah dan penyedia bersekongkol membuat pesanan fiktif di SIPLah agar anggaran Dana BOS dapat dicairkan secara tunai

Baca Juga  Komitmen Dukung Program Karpet Merah, Pemkab Way Kanan Audiensi Dengan KemenPKP

Kemandirian satuan pendidikan. Dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan regulasi pengadaan barang/jasa satuan pendidikan (Permendikbudristek), kepala sekolah memiliki kewenangan penuh menentukan kebutuhan dan memilih penyedia secara mandiri berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan adil.

Larangan praktik monopoli. Pengarahan yang menutup akses penyedia lain melanggar prinsip persaingan usaha sehat yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang jika ditemukan unsur kerugian negara atau suap/gratifikasi

Langkah Pelaporan dan Penanganan

Jika Anda memiliki bukti atau mengetahui adanya indikasi monopoli pengadaan buku di tingkat kabupaten, saluran resmi berikut dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan:

Baca Juga  Nekat Curi Motor, Oknum Polisi Anggota Polsek Jabung Ini Terancam Hukuman Berat

Inspektorat Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. Laporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum dinas pendidikan atau kepala sekolah melalui kanal pengaduan resmi kementerian (ULT / Posko Pengaduan BOS) atau melalui layanan LAPOR!.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sampaikan laporan terkait persekongkolan tender atau penguasaan pasar penyedia buku di satu wilayah kabupaten melalui kanal pengaduan KPPU.

Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK. Jika terdapat indikasi pemotongan anggaran, kickback (komisi ilegal), atau transaksi fiktif yang merugikan keuangan negara, bukti dapat diteruskan ke Kejaksaan Negeri setempat, Kepolisian (Tipikor), atau BPK perwakilan provinsi.(eeng)