BPK Lampung Bahas LHP dan LKPD yang Banyak Belum Sesuai

PUWAREPOS – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung mengadakan media workshop pada hari ini.

Selalu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebut mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Lampung ternyata belum sesuai dengan rekomendasi hasil dari pemeriksaan. 

Yang mana hal itu juga diungkapkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Lampung Yusnadewi, Pada, Selasa 17 Oktober 2023.

Untuk secara total Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung secara kesesuain melakukan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan adalah sebanyak 80,5%.

Baca Juga  Bupati Ali Rahman Gerak Cepat Tinjau Korban Banjir Dengan Perahu Sampan

Yang mana ini merupakan hasil dari pemeriksaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Periode 2004_2023.

“Sedangkan untuk presentasi pemerintah daerah se-Provinsi Lampung hingga Juni 2023 sebesar 80,5%,”ucap Yusnadewi.

Bahkan Yusnadewi merincikan 19,50% hasil dari rekomendasi pemeriksaan oleh BPK yang memang belum sesuai terdiri atas 16,74% memang belum sesuai, sedangkan untuk yang 2.72% memang belum ditindaklanjuti dan 0.04% sudah tidak dapat ditindaklanjuti.

BPK Perwakilan Lampung melaporkan memang ada penurunan kesesuain dari tindak lanjut dari hasil rekomendasi dari hasil BPK.

Baca Juga  Perkosa Anak Difabel, Petani di Lamteng Ditangkap

Yang untuk semester II tahun 2022 yang kemarin, akumulasi tindak lanjut oleh BPK dari pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan besaran 83%.

“Yang tentunya ada penurunan dari yang sebelumnya besaran nya 83%,”ujar Yusnadewi.

Untuk hasil dari pemeriksaan BPK yang mana berdasarkan masing-masing Pemerintah Kabupaten maupun Kota se-Provinsi Lampung adalah sebagai berikut ini.

_ Pemkab Lampung Barat 84,49%

_ Pemprov Lampung 79,27%

_ Pemkab Lampung Selatan 83,91%

_ Pringsewu 95,58%

_ Pemkab Tulang Bawang 82,62%

_ Pemkot Metro 82,74%

Baca Juga  Pemkab Way Kanan Terima Hibah Tanah dan Aset Bangunan oleh Kampung Gunung Sangkaran untuk Calon Lokasi Sekolah Rakyat

_ Pemkab Tulang Bawang Barat 81,56%

_ Pemkab Tanggamus 81,90%

_ Pemkot Bandar Lampung 80,57%

Berikut rincian serta penjelasan hasil dari Media Workshop yang sudah diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung pada hari ini.*