Aset Pemerintah Way Kanan Membusuk, Anggaran Menguap

Blambangan Umpu — Ibukota Kabupaten Way Kanan, Blambangan Umpu, kini menjadi saksi bisu dari pemborosan dan kelalaian pemerintah daerah. Gedung-gedung milik Pemkab yang dibangun dari anggaran besar kini tak ubahnya monumen kesia-siaan lapuk, ditumbuhi semak, dan menjadi sarang nyamuk serta tempat bersarang kecemasan warga.(10/7)

Dari hasil penelusuran wartawan di lapangan, kerusakan bangunan-bangunan aset Pemda bukan hanya satu dua. Di banyak lokasi, atap jebol, cat mengelupas, dinding berjamur, dan pintu jendela raib entah ke mana. Yang tersisa hanyalah kerangka bangunan yang menanti roboh, diam dalam sunyi yang menyakitkan.

Baca Juga  Dandim 0426 TB, Didampingi Ketua Persit KCK, Hadiri Acara Tradisi Penerimaan Warga Baru Dan Serah Terima Jabatan Dijajaran Korem 043/Gatam

“Saya yakin, bangunan-bangunan ini dibangun pakai dana ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi sekarang? Hanya jadi sarang nyamuk! Ini benar-benar menyakitkan,” ujar seorang warga Blambangan Umpu yang meminta namanya disamarkan.

Beberapa bangunan yang jadi sorotan utama publik antara lain bekas kantor Bandiklat di dekat BKPSDM dan eks kantor BPS di jalur utama menuju kantor Bupati. Kini, kedua bangunan itu lebih cocok disebut bangkai proyek.

Yang lebih menyedihkan, menurut warga, masih banyak bangunan lain yang senasib, tak terurus, tak difungsikan, dan tak pernah ada penjelasan ke publik.

Baca Juga  Lemah Pengawasan, Proyek Jalan Rp17 Miliar di Way Kanan Rusak Hanya Setahun Usai Dibangun

Salah satu Tokoh masyarakat Blambangan Umpu Zulana Putra menyatakan kekecewaan sekaligus kemarahannya atas kondisi wajah ibukota kabupaten yang semakin miris dari waktu ke waktu.

“Ini ibukota kabupaten, harusnya dirawat, dijaga, dan dianggarkan. Tapi yang kita lihat justru bangunan kosong dan jalan rusak. Jangan-jangan, bukan tidak dianggarkan, tapi dialihkan… ya ke kantong pejabat,” ujarnya sambil tertawa getir.

Kondisi ini memperkuat keresahan masyarakat bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah di Way Kanan lemah, bahkan amburadul. Banyak warga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran pembangunan selama bertahun-tahun.

Baca Juga  Tanah Dirusak, Empat Tokoh Adat Blambangan Umpu Ancam Gugat PTPN 7

“Kalau yang di pusat pemerintahan saja dibiarkan seperti ini, bagaimana nasib fasilitas di kampung-kampung?” ucap seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.(Eng/zp tim)